Perihal Pembangunan Gedung DPRD yang sedang berlangsung saat ini, kata Chairoman sebenarnya perencanaan oleh Setwan DPRD Kota Bekasi sejak 2018 sebelum pandemi.
“Melihat urgensi kebutuhan sarana ruangan anggota DPRD Kota Bekasi, untuk meningkatkan pelayanan para Aleg kepada Masyarakat Kota Bekasi. Semua tertuang dalam perencanaan dan konsepsi APBD, bukan hasil keputusan Ketua DPRD. Tetapi menjadi keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif, jelas Bang Choi.
“Pelaksana Pembangunan Gedung DPRD Kota Bekasi adalah Dinas Perkimtan dan pengawasan dilakukan oleh Komisi dua DPRD Kota Bekasi, oleh karena itu kami mendorong peserta aksi bisa meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait, yaitu Dinas Perkimtan dan Komisi Dua,” tambah Chairoman.
“Jika dibutuhkan untuk beraudiensi dan berdialog langsung, kami siap memfasilitasi dengan menghadirkan pihak-pihak terkait,” beber Chairoman.
Perihal aspirasi mahasiswa tentang adanya tempat refleksi yang diduga menjadi tempat prostitusi, Chairoman mendorong agar peserta aksi menyampaikan aspirasi ini kepada komisi empat agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Komisi Empat DPRD Kota Bekasi.
Komentar