Plh Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, database koperasi dan UMKM yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat harus akurat dan faktual.
Hal ini bertujuan untuk menunjang penyusunan kebijakan perencanaan serta program pemberdayaan Koperasi dan UMKM oleh pemerintah.
“Data jumlah koperasi dan UMKM yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan. Berapa jumlah koperasi bergerak di sektor rill, barang jasa dan lainnya, termasuk berapa jumlah koperasi yang harus disehatkan kembali,” ujarnya. (Red/Diskominfosantik)
Komentar