Ia menduga Tri Adrianto ada kekhawatiran pada 2024 tak terpilih.“Artinya Plt Wali Kota Bekasi tidak memikirkan masyarakat. Dia (Plt Wali Kota-ed) jelas lebih memikirkan jabatan, ” tegas Ayung.
Lebih lanjut dikatakan Ayung bahwa terkait program PPDB keputusan bersama dengan BMPS beberapa kali dirubah hingga terkahir ada kesepakatan jumlah satu rombongan belajar Rombel jadi 44 orang di sekolah tertentu.
Tapi ternyata rata jadinya 47 per kelas.“Ini menunjukkan hanya satu pengurangan siswa dari over load yang terjadi pada tahun 2021 per kelas mencapai 48 siswa,” tandasnya.
Hal lain jelasnya ada kesepakatan BMPS yang dibuat dengan disdik jangan sampai anak yang sudah sekolah di swasta ditarik. Tapi pelaksanaan di lapangan hal itu terjadi siswa yang telah diterima di swasta ditarik masuk ke sekolah negeri.
Atas kejadian ini BMPS secara administrasi tetap akan melakukan somasi, karena tidak ada komitmen terhadap keputusan yang telah dibuat.
BMPS akan melaporkan ke tim saber pungli, kedua termasuk kepala sekolah yang melanggar ketetapan yang diatur dinas agar tidak menarik siswa yang telah belajar di swasta.
Terakhir akan membawa PPDB Online di Kota Bekasi ke Ombudsman.Sebelumnya anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Haeri Parani, mengakui bahwa telah terjadi perubahan terkait jumlah rombongan belajar per kelas mencapai 47 siswa. Jumlah tersebut jelasnya sesuai keputusan wali kota sebagai acuanya.(SF/ Amn)
Komentar