” Bisa saja proyek rehab dan pemeliharaan gedung dikerjakan dengan menggunakan anggaran dari BMSDA , tapi bukan dengan anggaran APBD. Melainkan dengan anggaran swakelola,” ujarnya.
Ditambahkan juga, menurut Bonggar kalaupun menggunakan sistem swakelola, tidak dibenarkan dikerjakan oleh sebuah perusahaan tetapi harus perorangan.
Saat dikonfirmasi ke Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Syaifuddin selaku sekertaris Komisi 2 , mengaku dirinya sempat heran juga kenapa proyek rehab dan pemeliharaan gedung BMSDA menggunakan anggaran dari dinas tersebut.
Lebih jauh, Syaifuddin akan menanyakan perihal tersebut ke Kepala Dinas BMSDA Kota Bekasi, Arif Maulana.
Komentar