“Isu akan dilantiknya H.Marzuki oleh Kemendagri menjadi Wakil Bupati menimbulkan konflik dan pro kontra di Kabupaten Bekasi di karenakan mekanisme pilwabup yang dinilai oleh sebagian elemen masyarakat inskonstitusional sebagaimana dikuatkan oleh Mentri Dalam Negeri dalam statement di media,” ungkapnya.
Kondisi di Kabupaten Bekasi menjadi gaduh Karena tidak adanya kepastian hukum pada saat ini telah terjadi polemik antara pendukung PJ dan Marjuki keduanya mengclaim dapat menduduki jabatan Bupati Bekasi, beber Adhis.
Dan apabila ini terus dibiarkan kondisi ini berpotensi mengganggu aktifitas masyarakat Kabupaten Bekasi dan Pelayanan Pemerintah Daerah karena kedua kubu saling menunjukkan agresifitasi untuk melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran, ujarnya.
Maka dari itu, kami dari Ikatan Mahasiswa Jawa Barat , mendesak Mendagri dan Gubernur Jawa Barat supaya menjalankan UUD No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait PJ Bupati Bekasi dan calon Wakil Bupati Bekasi.
“Jika aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Bekasi tidak didengarkan maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi di Kemendagri,” pungkasnya. (SF)
Komentar