Sementara untuk konteks pengawasan Pemilu peran perempuan bisa dari level domestik dan level publik termasuk dalam konteks negara.
Menurut Yunianti Chuzaifah, seorang pegiat HAM Perempuan yang juga mantan Ketua Komnas HAM Perempuan menuturkan bahwa peran perempuan dalam pengawasan pemilu ada di level domestik.
Dimana pada level tersebut sering orang jarang meyinggung soal bagaimana prosesnya pemilu agar bersih dari korupsi dan mencegah adanya kekerasan.
“Seperti yang sudah saya sampaikan ke peserta seminar bahwa dampak dari Pemilu bisa terjadi pada saat pra Pemilu maupun pasca Pemilu. Sangat rentan kekerasan termasuk KDRT karena ada pihak yang kalah, calonnya kalah dan lain sebagainya, ” jelasnya.
Hal penting yang perlu dicegah kata mantan Ketua Komnas Perempuan ini yaitu proses di elektoral itu sendiri sangat dibutuhkan partisipatif peran perempuan.
Seperti mencegah proses Pemilu yang curang, memberikan pemahaman tentang memilih pemimpin negara atau Caleg yang tepat, yang paham tentang human rights atau hak asasi untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang demokratis.
“Bukan calon pemimpin yang punya jejak yang buruk atau pemimpin yang sering melakukan politisasi agama atau pemimpin yang tidak paham soal isu hak asasi. Jadi sikap perempuan perlu kritis untuk memilih calon – calon pemimpin yang bisa membuat bangsa ini berkeadilan dan membawa perdamaian, ” ungkapnya.
Dalam hal memilih caleg perempuan,Yuni menekankan tidak hanya sekedar memilih sesama perempuan saja karena tidak semua Caleg perempuan itu punya perspektif gender.
“Namun demikian jika kita memilih Caleg perempuan kita pastikan perempuan yang punya perspektif yang baik, tapi bukan berarti setelah terpilih jangan kita tinggalkan begitu saja, harus kita kawal program – program yang pro perempuan,” tegas Yuni.
Masyarakat harus mengawal isu -isu keadilan gender terutama yang sangat pro perempuan dan berpikiran sangat inklusif, beyond soal politik identitas.
“Harus pilih caleg yang pro pada perempuan yang termarginalkan dan mengangkat isu disabilitas juga mengangkat isu -isu moralisme human rights, ” ujarnya.
Yuni juga menyinggung soal politik yang kolaboratif yang mampu membuat Pemilu yang damai bukan hanya prosesnya saja, tapi juga yang intinya justru menghasilkan proses politik yang sehat, bangsa yang sehat. (SF)
Komentar