Pro dan Kontra Terkait Pinjaman Daerah, Ini Tanggapan Otang Tarlian

Daerah, Parlemen1171 Dilihat

Keempat, dalam portofolio ada banyak persyaratan yg harus di lakukan semenjak tahun anggaran perubahan 2023.

Kelima, rincian yang dipaparkan itu adalah rancangan yang belum mengacu pada portofolio dengan masih munculnya belanja barang dan jasa serta muncul hibah.

Keenam, TPP dan tunjangan non PNS itu tidak termasuk kepada jumlah defisit yang muncul.

Ketujuh, kami menyepakati KUA – PPAS untuk dibahas termasuk didalamnya pendapatan dari pinjaman berharap dalam pembahasan tersebut, berprioritas pada penyelesaian defisit serta peningkatan PAD maka harus disepakati belanja skala prioritas.

“Sederhana saja dari saya mah, jika dalam 1 keluarga kita punya hutang, maka untuk membayar hutang kita harus menghemat dan berusaha mencari tambahan penghasilan sehingga dalam kurun waktu tertentu kita bisa melunasi hutang dan kehidupan kembali normal”, jelas Otang.

Adapun terkait masa aksi baik yang dukung, maupun dari kelompok yang tidak mendukung, dirinya berpendapat hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi, semua akan kembali kepada masyarakat yang akan menilai, pungkasnya (Red)

Komentar