(b) Dampak pandemi Covid 19 yang diikuti dengan kondisi melemahnya ekonomi pada masa pemulihan.
(c). Kewajiban Pemkot yg sifatnya mengikat untuk terkait dengan penyediaan Infrastruktur (40%), Pendidikan (min 20%), Kesehatan (10%) dan pengangkatan TKK menjadi menjadi P3K serta untuk anggaran Pemilu 2024. Selebihnya adalah untuk mendukung program-program strategis di 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
7. Kota Bekasi masih jauh lebih baik kondisi APBDnya memiliki PAD hampir separuh dari komposisi struktur APBD dan bisa dibayangkan daerah lain di Jabar yang PAD-nya kecil, dapat kesulitan dalam menjawab anomali kebutuhan pada tahun politik ini yang menyedot anggaran besar, khususnya anggaran untuk P3K dan dukungan Pemilu.
Kepala BKPSM Kota Bekasi, Nadih juga mengatakan bahwa Pemkot Bekasi fokus pada optimalisasi ASN yang ada.
“Bagaimanapun, bagi Pemkot Bekasi, fokus optimalisasi ASN yang ada dan mengangkat honorer TU TKK menjadi ASN-P3K menjadi penting dan relevan, sejauh memang pendapatan dalam APBD 2023-2024 ini meningkat drastis. Plt. Wali Kota Bekasi sangat menaruh perhatian atas kondisi APBD ini dan akan mencari terobosan meningkatkan pendapatan daerah,” ucap Nadih. (Humas)
Sumber : PPID BKPSDM Kota Bekasi
Komentar