“Bahwa yang kita temui di lapangan itu harus segera diperbaiki untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum, jangan sampai bangunan-bangunan yang selama ini berdiri di Kota Bekasi tidak memiliki izin bangunannya,” ucap Sofie.
Sofie juga menilai, jika hal ini masih tetap berjalan artinya, tidak adanya rasa keadilan bagi masyarakat. Padahal IMB tersebut syarat mutlak bagi para pelaku dalam mendirikan bangunan di Kota Bekasi.
“Karena nanti akan berdampak bagi lingkungan dan sosial jika suatu bangunan seenaknya membangun tampa adanya kajian teknis seperti banjir dan lainnya,”ungkap dia.
Lebih lanjut, soal adanya gedung sekolah dasar (SD ) Negeri di Bantargebang ditutup lantaran bersengketa dengan ahli waris pemilik tanah menjadi catatan penting artinya saat perencanaan Pemkot Bekasi yakni Dinas Pendidikan sebagai user /pemohon tidak melengkapi syarat utama yakni alas hak sebagai permohonan hak atas tanah dibangunnya gedung sekolah tersebut dan merupakan syarat utama mengajukan IMB.
Hal itu, menurutnya sangat merugikan anak didik dan proses belajar mengajar menjadi terganggu.
“Bangunan tanpa IMB ini sangat merugikan masyarakat banyak dan begitu juga saat hujan lebat bisa terjadi banjir. Nah, dengan adanya diskusi ini kita angkat, kami selaku media ingin memberikan suatu sumbangsih, bahwa pada dasarnya kami peduli dengan kondisi Kota Bekasi dan ingin perbaikan Kota Bekasi untuk kedepannya agar lebih baik lagi,”ujarnya.
Sofie yang juga Pimpinan Media Online beritajejakfakta.id itu berharap Pemerintah dapat menyambut baik dengan adanya kegiatan diskusi publik dan bisa ikut berpatisipasi dalam acara Indonesia Jurnalist Club (IJC).
“Acara ini kami gelar pertama kali dan akan menjadi acuan ke depan, tentunya acara ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, namun kami akan terus mengevaluasi program ini agar mampu memberikan solusi dan manfaat banyak bagi masyarakat Kota Bekasi, “pungkasnya. (Red)
Komentar