Kota Bekasi, beritajejakfakta.id-Dugaan pelanggaran pemilu money politic yang dilakukan Caleg DPR RI, H. Sudjatmiko dari PKB dapil Bekasi Kota dan Depok mendapat tanggapan serius dari praktisi hukum Daniel Haryanto Siahaan, SH, Kamis (20/03/2024).
Menurut Daniel yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC AWPI Kabupaten Bekasi sekaligus praktisi hukum pada kantor hukum ARPM&Co mengatakan politik uang yang diduga dilakukan Caleg Sudjatmiko dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi dan merupakan tindak pidana pemilu.
“Karena politik uang atau money politic mencederai demokrasi,melanggar hukum dan merusak integritas pemilihan umum, ” jelasnya.
Untuk sanksi pidana politik uang dibedakan tiga kelompok.
Pasal 523 ayat 1 menyebutkan, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”.
Komentar