“Pada periode tahun 2015 – 2022, angka capaian PSR, cukup memuaskan, yaitu mencapai 7,98 juta unit, sedangkan capaian tahun 2023 hingga bulan Juli, sebanyak 480.438 unit,” terangnya.
Ke depan, imbuhnya, Kementerian PUPR akan terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau diantaranya melalui pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, serta mendukung penyediaan hunian bagi ASN, TNI dan POLRI di Ibu Kota Nusantara.
Selain itu juga memberikan dukungan fasilitasi pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka, dan lainnya.
Lebih lanjut, Menteri PUPR menambahkan, kinerja Program Sejuta Rumah menunjukkan tren yang semakin positif setiap tahunnya, kecuali dua tahun terakhir ini, yang mengalami perlambatan akibat Pandemi COVID-19 sehingga berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah industri properti.
“Industri perumahan ini tetap tumbuh positif dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan PDB, serta memberikan multiplier effect kepada 174 sektor lainnya antara lain tenaga kerja, material, pengembang, perbankan, dan furniture,” harapnya.
Direktur Utama PT. BTN (Persero), Nixon LP Napitupulu menerangkan dalam Akad Kredit Serentak KPR BTN kali ini, setidaknya ada akad massal sebanyak 10 ribu nasabah yang dilaksanakan di kantor cabang BTN di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami siap mensukseskan Hapernas 2023 dan pada hari ini ada 10 ribu akad kredit rumah BTN. Untuk di Tangerang ini sebanyak 201 akad kredit akan ditanda tangani nasabah BTN,” terangnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri BUMN, Erick Thohir, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, CEO Delta Group selaku pengembang Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Endang Kawidjaja, pelaku pembangunan perumahan dan asosiasi pengembang perumahan, serta pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian BUMN dan lingkungan Kementerian PUPR. (Art)
Sumber Foto :*_Ristyan Mega Putra__Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.
Komentar