Satu hal lagi yang ditekankan Faisal, Disdukcapil Kota Bekasi harus memberikan akses kepada pihak kelurahan untuk mendata dan mengubah data kependudukan warganya.
“Tujuannya agar data warga akan mudah didata dan diketahui secara update dari tingkat kelurahan sehingga tidak ada lagi ditemukan data pemilih yang tidak sesuai dengan data real di lapangan,” ujarnya.
Menurut Faisal, kalau data kependudukan di Indonesia khususnya di Kota Bekasi sudah valid dan tidak ada masalah, sebenarnya bisa memangkas persoalan yang menguras energi dan biaya yang selalu dihadapi berkali-kali, yaitu terkait dengan data pemilih yang merupakan hulu dari persoalan.
Ia mengemukakan bahwa persoalan data pemilih tersebut menyebabkan berbagai masalah. Kalau tidak segera diatasi, seperti pemilih fiktif dan pemilih tidak jelas.
“Persoalan ini perlu kebijakan dari tingkat DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, tentu tidak akan bisa diselesaikan sendiri oleh Kemendagri, harus gotong royong selesaikan persoalan ini dan harus kolaboratif diselesaikan oleh banyak pihak,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini mengusulkan ke pemerintahan terutama Disdukcapil untuk bertindak pro aktif terhadap permasalahan kependudukan.
Komentar