Hal itu, menurut dia, sangat rasional karena saat ini Indonesia sudah menuju sistem satu data untuk semua yang diawali dengan langkah pemerintah yang akan mulai mengintegrasikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai pengganti nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Terkait dengan data pemilih, Disdukcapil dan KPU harus sudah memadankan jumlah pemilih dengan data terbaru dan perlu disinkronkan melalui verifikasi atau pemutakhiran dan mencocokkan penelitian data pemilih.(SF/Adikarya Parlemen)
Komentar