Sementara Kuasa Hukum Warga Pelalawan, Jeferson Hutagalung SH, MH, sangat prihatin dan menyayangkan sikap pemerintah setempat atas berlarut – larutnya penanganan kasus yang dialami warga di tiga kecamatan di Kabupaten Pelalawan.
“Masih ada birokrat di republik ini yang melakukan perampasan hak-hak konstruksi masyarakat tapi bersemboyan NKRI Harga Mati. Bayangkan saja (lahan dirampas) di 3 kecamatan warga setempat punya tanah, yakni atas tanah nenek moyangnya,” tutur Kuasa Hukum warga itu.
Jeferson dalam keterangan persnya mengatakan, jika tindakan sewenang-wenang ini merupakan suatu pembiaran maka dipertanyakan dimana makna dari sila ke 5 Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Negara kita adalah negara hukum yang mendaulatkan hukum adalah panglima, sepertinya tidak berlaku alias sebatas lip service saja. Saya meminta kepada bapak Presiden Jokowi meletakkan keadilan sesuai dengan filosofinya,” pungkasnya. (SF)
Komentar