oleh

Pengamat Nilai Pernyataan Jokowi Cerminkan Partai Golkar Tidak Miliki Wibawa dan Mudah Diintervensi

foto : Ketum Partai Golkar , Airlangga Hartarto

Jakarta, beritajejakfakta.id – Pengamat politik Irwan Suhanto menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada hak sebagai presiden menentukan siapa calon presiden yang diusung oleh partai politik.

Pernyataan Jokowi yang meminta agar Partai Golkar berlambang pohon beringin tak sembrono dalam mendeklarasikan capres dan cawapres di Pilpres 2024, menurut Irwan posisi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto dinilai tidak memiliki wibawa dan mudah diintervensi penguasa.

Hal tersebut menyusul dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Perayaan HUT Partai Golkar ke 58 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10/2022) seperti yang dilansir mediakarya.com.

“Menurut analisis kami bahwa pernyataan Jokowi itu mengkonfirmasi ke publik bahwa Golkar sudah dalam kendali penguasa,” ujar pemerhati politik Irwan Suhanto kepada wartawan di Jakarta, Ahad, (23/10/2022).

Aktivis 98 ini juga mempertanyakan maksud dari pernyataan Jokowi tersebut. Terlebih mantan Wali Kota Solo tersebut bukan internal Golkar.

Jadi kata Irwan, tidak ada hak seorang presiden menentukan siapa calon presiden yang diusung oleh partai politik.

“Sejak kapan ada presiden yang bukan Ketua Umum Partai berani ngatur-berani partai jika bukan karena partai tersebut sudah dikuasai. Ini menandakan bahwa Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto sangat lemah,” ungkap Irwan.

Menurut Irwan, kehadiran Jokowi di acara Puncak Peringatan HUT ke-58 Partai Golkar di Kemayoran itu seharusnya bisa menempatkan diri karena kapasitasnya sebagai presiden yang diundang oleh Ketum Partai bukan sebagai atasan Airlangga.

“Yang jadi pertanyaan, apa otoritas Jokowi melakukan penekanan terhadap pesan itu berkali-kali,” tandasnya.

Padahal, kata Irwan, posisi Airlangga di acara di HUT Golkar itu adalah sebagai pimpinan tertinggi di partai tersebut. Namun Jokowi menganggapnya bahwa Airlangga itu anak buah.

“Jokowi salah kamar jika memerintahkan Golkar untuk tidak sembrono dalam mendeklarasikan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Itu acara Golkar bukan rapat kabinet,” sebut Irwan.

Irwan berpandangan, seharusnya Jokowi dapat membedakan dirinya saat memberi sambutan dalam tamu kehormatan partai, dan kapan memposisikan diri sebagai presiden.

“Mungkin Jokowi menganggapnya karena Airlangga itu sebagai menterinya maka main perintah saja. Dan ini mengindikasikan bahwa posisi Airlangga tidak memiliki posisi tawar dalam pemerintahan,” ucapnya.

Irwan juga menilai kehadiran Golkar di pemerintahan Jokowi tidak bisa memberikan warna. Bahkan posisi Airlangga di kabinet Jokowi masih kalah tenar dengan Ketum NasDem Surya Paloh yang sama-sama tergabung dalam partai koalisi.

Seperti diketahui, saat memberikan sambutan dalam acara Puncak Peringatan HUT ke-58 Partai Golkar di Kemayoran, Jumat (21/10/2022) Presiden Jokowi meminta agar Partai tak sembrono dalam mendeklarasikan capres dan cawapres di Pilpres 2024.

“Oleh sebab itu, saya yakin, saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat akan dengan teliti akan dengan hati-hati tidak sembrono dalam mendeklarasikan capres dan cawapres,” kata Jokowi.

Jokowi menilai Golkar memiliki pengalaman matang dalam kancah perpolitikan Indonesia karena telah berumur 58 tahun. Atas dasar itu, Jokowi yakin Golkar tak akan mengambil langkah keliru dalam memilih capres-cawapres.

“Dan saya yakin yang dipilih oleh Partai Golkar capres maupun cawapres ini adalah tokoh-tokoh yang benar,” kata dia.

Jokowi mengibaratkan presiden sebagai pilot yang membawa penumpang banyak, yakni rakyat Indonesia. Karenanya, menjadi pilot alias untuk memimpin Indonesia tak mudah.

“Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini tak mudah sekarang ini,” ucapnya.

Sejauh ini, Golkar sudah membangun koalisi dengan PAN dan PPP untuk menghadapi Pilpres 2024 bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Akan tetapi, mereka belum memutuskan siapa sosok yang akan diusung menjadi capres dan cawapres.

Berbeda halnya dengan NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung.

Namun, NasDem harus berkoalisi dengan partai lain agar memenuhi syarat untuk mendaftarkan capres-cawapres ke KPU pada 2024 mendatang. (red/mediakarya)

Komentar