Ia memaparkan, bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak dapat diraih apabila tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Garut belum mampu secara nyata mengaplikasikan kebijakan akuntansi berbasis akrual.
Dalam kesempatan ini, Barnas juga menyampaikan materi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, salah satunya yang berkaitan dengan pendapatan daerah Kabupaten Garut.
Barnas menerangkan, bahwa Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan dapat direalisasikan sebesar 4,780 triliun rupiah lebih atau 98,30% dari target anggaran sebesar 4,863 triliun rupiah lebih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 153,483 miliar rupiah lebih atau 3,32%, dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022,” tandasnya. (Tika)
Komentar