Mahasiswa Minta KPK Audit LHKPN Pj Bupati Dani Ramdan yang Mencurigakan

Sedangkan harta bergerak lainnya bernilai Rp 347.000.000, serta kas setara kas Rp 98.163.642 dengan jumlah Rp 7.000.850.845.

Sementara nilai hutang sebesar Rp 234.442.774 dengan total harta kekayaan Rp6.766.408.071.

Dani Ramdan selama menjadi Pj. Bupati Bekasi juga memiliki mobil dinas, pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, pakaian dinas, atribut dan biaya penunjang operasional lainnya, seperti pengamanan, kegiatan khusus serta untuk penanggulangan sosial.

Semua fasilitas yang diterima Bupati dan Wakil Bupati tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Perlu diketahui, gaji dan tunjangan Bupati tahun 2023 masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Hak Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Selain gaji pokok dan fasilitas, bupati dan wakil bupati juga mendapatkan tunjangan operasional yang besarnya tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika PAD kurang dari Rp.5 miliar, tunjangan operasional Bupati sekitar Rp.125 juta atau 3 persen dari PAD.

Namun, jika PAD mencapai lebih dari Rp.150 miliar, tunjangan operasional yang dapat diterima mencapai Rp.600 juta atau 0.15 persen dari nilai PAD.

Agha mendesak agar KPK turun tangan untuk mencegah tindak pidana korupsi dan TPPU maka kami meminta kepada KPK untuk segera memeriksa kembali Harta kekayaan Dani Ramdan” ucap Agha kepada awak media Kamis (20/12/2023).(Red)

Komentar