Kota Bekasi, beritajejakfakta.id -Banyaknya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 Pemerintah Kota Bekasi, disorot tajam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi.
Dariyanto, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi mempertanyakan temuan BPK di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memunculkan nilai yang cukup fantastis.
“Kenapa sampai terjadinya demikian di Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga), Disdik (Dinas Pendidikan), Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), LH (Linkungan Hidup) dan Disdagperin (Dinas Perdahangan dan Perindustrian). Intinya temuan yang mencapai 20,5 miliar itu ada di lima dinas,” kata Dariyanto saat di temui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (4/7/2024).
Seperti diketahui, hasil pemeriksaan BPK terkait LKPD TA 2023 Pemkot Bekasi, ada beberapa temuan terkait pengadaan barang dan jasa diantaranya, Bapenda Kota Bekasi dengan nilai temuan Rp 3,2 miliar lebih,
Dinas LH dengan nilai temuan Rp563,6 juta.Selanjutnya, Disdik Kota Bekasi dengan nilai temuan Rp7 miliar lebih, Dispora Kota Bekasi dengan nilai temuan Rp4,7 miliar dan Disdagperin Kota Bekasi dengan nilai temuan Rp4,9 miliar lebih.
Namun demikian, kata Dariyanto Pemerintah Kota Bekasi telah berkomitmen dan juga membuat pernyataan terkait temuan itu untuk mengembalikan sampaikan batas waktunya tanggal 20 Juli paling lambat sudah selesai.
“Kemarinpun sudah ada kesanggupan secara tertulis oleh lima OPD yang ada temuan kerugian,” ujarnya.
Politisi Golkar dalam rapat Paripurna tadi telah menyampaikan, kepada Inspektorat agar membuat warning sistem, agar jangan sampai dari perencanaan dan pengawasannya kurang.
“Kita sebagai anggota DPRD juga ada fungsi pengawasannya, kalau masalah pengadaan dan lain-lain bukan di kita, tetapi adanya di Inspektorat. Makanya kita minta hal tersebut dari Banggar supaya itu menjadi perhatian khusus Inspektorat agar temuan-temuan yang ada bisa teratasi,” tegas Dariyanto. (ADV)
Komentar