Respons Wakil Gubernur Jabar,  Terkait Teguran Keras Mendagri 

Bandung, beritajejakfakta.com –Provinsi Jawa Barat yang terkena teguran keras dari Mendagri soal minimnya realisasi anggaran Covid 19, melalui pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum mengaku jika Pemprov Jabar bukan berarti tidak memerhatikan arahan pusat.

Khususnya terkait anggaran penanganan Covid-19 seperti refocusing, kebijakan anggaran dengan legalitas perda atau lainnya.

Uu berdalih pihaknya harus hati-hati dalam pengalokasian anggaran. Sebab, kalaupun anggaran besar tetapi alokasinya tidak sesuai prioritas dan tak strategis, ia menilai hal itu kurang pas.

“Tetapi kalau kita anggarkan sesuai dengan prioritas, dan prioritas tersebut dianggap cukup untuk menangani Covid-19 selama beberapa bulan ke depan, menurut saya itu sah saja, dan setiap kepala daerah tidak sama kemampuan anggarannya,” kata Uu kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (18/7/2021).

Alokasi anggaran yang tidak berhubungan secara langsung, kata Uu, misalnya adalah alat kesehatan, infrastruktur, sarana dan prasarana rumah sakit.

“Memang itu seolah-olah tidak termasuk kepada nomenklatur refocusing dalam penanganan Covid-19, tapi hakikatnya nyambung (dengan penanganan Covid-19, red),” kata Uu.

Selain itu, lanjut Uu, struktur kebijakan pmerintah tidak ditinjau dari hanya satu indikator. Keputusan Pemprov berdasarkan berbagai pertimbangan dan sudut pandang, mulai ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan dan politik.

“Jadi tidak hitam putih yang namanya keputusan. Gubernur itu jabatan politik, tidak hitam putih. Penuh nuansa pertimbangan dari berbagai aspek,” katanya.

Namun demikian, Uu mengatakan bahwa pihaknya menerima teguran itu dan akan menjadi perhatian Pemprov Jabar.

“Kami yakin Pak Gubernur akan ada pembahasan kembali tentang anggaran ini sebagai bukti ketaatan kami pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” tandas Uu yang juga politisi PPP ini. (Red)