Jakarta, beritajejakfakta.com – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi dapat dimulai pada pertengahan bulan Januari 2021.
Jubir Vaksinasi Covid-19, dr Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, vaksinasi ini dilakukan dengan dua tahap, di mana tahap awal diutamakan untuk mereka yang masuk daftar prioritas penerima vaksin Covid-19.
Menurutnya, vaksinasi dilakukan pada tahap awal untuk tenaga kesehatan dan dilanjutkan dengan masyarakat usia 18 sampai 59 tahun.
“Tahap awal dilakukan pada Januari sampai April 2021 dengan rincian penerima vaksin yakni petugas kesehatan sebanyak 1,3 juta, petugas publik 17,4 juta, dan lansia sebanyak 21,5 juta,” ujar Nadia saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (2/1/2021).
Pihaknya menambahkan, bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun akan divaksinasi setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut.
“Untuk tahap kedua vaksinasi dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022,” lanjut dia.
Diketahui, pada tahap kedua ini vaksinasi ditujukan kepada 63,9 juta masyarakat rentan atau masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta masyarakat dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Sebelumnya Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin corona Sinovac pada awal Desember 2020. Kemudian menyusul 1,8 juta dosis pada Selasa (31/12/2020).
Sehingga total telah ada sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac dari perusahaan farmasi asal China tersebut.
Seperti tercantum dalam Emergency Use Authorization (EUA) atau Otorisasi Penggunaan Darurat data hasil uji klinis Tahap 3.
Sementara itu untuk proses vaksinasi bagi seseorang dengan komorbid masih menunggu penjelasan lebih lanjut.
Adapun kriteria komorbid terkendali saat ini belum dijelaskan, pihak Kemenkes masih menunggu rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan para ahli.
Selain itu, Kemenkes memperkirakan vaksinasi untuk kategori prioritas pertama ini dapat dimulai antara 15 sampai 25 Januari 2021.
Namun Nadia kembali menekankan, perkiraan dimulainya vaksinasi juga bergantung pada izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (red/kompas)
Komentar