Politisi Fraksi PKS, Lilis Nurlia, Tidak Banyak Janji – janji kepada Masyarakat, Namun Tetap Berusaha agar Aspirasi Dapat Terealisasikan

Daerah, Parlemen1894 Dilihat

Kota Bekasi, beritajejakfakta.id – Reses 1 tahun 2023, anggota dewan DPRD Kota Bekasi Hj Lilis Nurlia dari Komisi I Fraksi PKS menjaring aspirasi masyarakat di wilayah Dapil Bekasi Barat dan Medan Satria, Minggu (5/2/2023).

“Alhamdulillah ini sudah hari ke empat ya di reses 1, kesimpulan dari tokoh masyarakat baik ibu – ibu majelis ta’lim, Ketua RT/RW banyak sekali mengusulkan terkait infrastruktur di lingkungannya yaitu posyandu dan juga masalah kesehatan dan ekonomi,” ungkap Hj Lilis Nurlia Lilis.

Politisi dari komisi I, Fraksi PKS tidak banyak janji – janji kepada masyarakat, namun ia akan tetap berusaha agar aspirasi dapat terealisasikan.

“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang telah disampaikan, Insyaallah saya sebagai anggota dewan tidak menjanjikan, tapi akan mengusahakan dan memperjuangkan,” ungkapnya.

Kebetulan reses kali ini dihadiri komunitas Ojol, ( ojek online ) yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Daring ( Sped ) Kota Bekasi.

“Mudah mudahan dengan komunitas Ojol ini terutama personal – personalnya dalam mencari rejeki yang halal yang diperoleh baik dari Ojol itu sendiri. Semoga menjadi berkah dan jangan berkecil hati, jangan pesimis dan jangan takut dengan info kalau Ojol akan diputus. Tetap semangat, insyaallah kami dari dewan akan memperjuangkan supaya Ojol ini berkembang di Kota Bekasi,”ujarnya.

Sementara ditempat yang sama, Dewan pakar bidang Kesra DPP PKS Titi Masrifahati yang menyempatkan dirinya hadir di reses 1 anggota dewan DPRD Kota Bekasi Lilis Nurlia, mengungkapkan, dirinya senang bertatap muka langsung dengan warga dan telah mendengarkan apa yang menjadi permasalahan terkait ojek online.

Terutama terkait perlindungan tentang BPJS kesehatan yang di biayai Oleh pemerintah. Itu aspirasi dari mereka (ojek online) tentunya ini harus dirumuskan apakah ini masuk tergolong masuk pembiayaan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

Komentar