Saling Sandera
Keputusan partai politik membagi kursi pimpinan AKD di DPRD secara proporsional tentunya masih menyisakan tanya. Kabarnya keputusan itu muncul, bukan karena kekuatan politik di DPRD Kota Bekasi ingin membangun kebersamaan seperti yang dilontarkan sejumlah anggota dewan, namun kesepakatan muncul, adanya politik saling sandera.
Untuk urusan saling sandera, PDI Perjuangan menjadi pihak yang banyak tersandera kekuatan lain. Hal wajar mengingat partai tersebut kini memegang kendali eksekutif dalam hal ini Pemkot Bekasi.
PDI Perjuangan misalnya, tersandera oleh PKS. PKS yang punya kursi Ketua DPRD Kota Bekasi tentu bisa mengancam PDI Perjuangan yang saat ini memegang kekuasan eksekutif. Oleh karena itu, mau tidak mau PDI Perjuangan mesti baik-baik dengan PKS. Sehingga menjadi rasional bila akhirnya, PKS mendapat jatah kue yang bagus dalam pembagian AKD DPRD Kota Bekasi. Bisa jadi, itulah kompensasi PDI Perjuangan untuk PKS yang tadinya bakal ditinggal dalam proses perubahan AKD.
Selain PKS, Golkar juga punya kuncian terhadap PDI Perjuangan, khususnya kepada Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang merupakan Ketua PDI Perjuangan Kota Bekasi. Golkar yang tak lain representasi Rahmat Effendi, selaku mantan bos Tri Adhianto dan juga mitranya memimpin Kota Bekasi disinyalir punya banyak catatan khusus soal Tri yang bisa digunakan untuk menguncinya agar tidak bisa berkutik. Maka menjadi tidak aneh, ketika tiba-tiba PDI Perjuangan melibatkan Golkar dalam proses perombakan AKD di DPRD Kota Bekasi.
Benar tidaknya adanya politik saling sandera memang masih perlu pembuktian. Hanya saja bila benar itu terjadi, maka hal ini merupakan tanda bahaya. Sebab tak mungkin, pemerintahan berjalan dengan baik bila tersandera.(SF)
Komentar