Jakarta, beritajejakfakta.id – Wacana tertunda-tunda Pemilu 2024 dengan alasan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi serta dimulainya perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode membuat suhu politik nasional memanas.
Isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang di motori sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Investasi Bahlil, Menko Perekonomian yang juga Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto, Ketum PKB Cak Imin, Ketum PAN Zulhas serta PSI. Meski telah di bantah Presiden Jokowi namun Jokowi menegaskan tak bisa melarang dengan alasan kebebasan demokrasi.
Hal ini memantik reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat sipil pro demokrasi yang menolak ide penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 Periode antara lain dari sejumlah tokoh nasional yang menamakan dirinya Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia.
Sehubungan adanya anasir-anasir anti demokrasi yang sedang bekerja untuk melawan konstitusi serta mencoba untuk terus berkuasa dengan cara-cara illegal Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia menggelar konsolidasi untuk menyikapi hal ini dengan tema konstitusi di ujung tanduk pada Jumat (11/3/2022) di Jakarta.
Komentar