Penanganan Kasus Utari Diduga Tidak Profesional, JAMWAS Diminta Periksa JPU

Headline, Hukrim, Nasional370 Dilihat

JPU menuntut Utari penjara 2 tahun 6 bulan di Pengadilan Negeri (PN) Stabat yang menyidangkan perkara tersebut.

Majelis Hakim PN Stabat pada putusannya memutuskan 4 bulan 20 hari. Utari bebas dari tahanan dimana dirinya sudah ditahan di RTP Polres Binjai dan Rutan Tanjung Pura.

Namun JPU melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (PT Sumut) dan memutuskan Utari dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara.

Lalu Utari ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) ternyata kalah.Karena putusan MA memperkuat putusan PT Sumut, pihak Kejari Langkat mengeksekusi Utari.

“Utari dijebloskan kembali ke penjara untuk menjalankan sisa tahanannya,” ujar Kasi Pidum Kejari Langkat, Yoyok kepada awak medi sewaktu pihak Kejaksaan hendak membawa Utari ke Rutan Tanjung Pura ketika itu.

Beberapa pekan kemudian, awak media mencoba konfirmasi kembali ke Kasi Pidum Kejari Langkat, Yoyok.

Dan Yoyok mengirimkan data tentang nama JPU, tuntutan JPU dan penjabaran salinan Kejaksaaan melalui Chat WhatsApp (WA), Kamis (23/01/2025) sore.

Kepada Yoyok, awak media mengirimkan screenshot percakapan antara Utari dan Asri pada bulan Maret 2023.

Pada Screenshot percakapan itu terlihat tanggal, bulan dan tahun pembicaraan seperti penjelasan ‘kejanggalan’ di atas.

Berdasarkan bukti screenshot, awak media mempertanyakan kenapa hanya Utari ditetapkan sebagai tersangka.?

Apakah Asri pernah dipanggil dan diperiksa? Dan banyak lagi yang ingin dikonfirmasi kepada Yoyok serta jajarannya, yang mana ditenggarai tidak profesional dalam penanganan seperti ungkapan Utari kepada awak media. Hingga berita dilansir, Yoyok tidak beri jawaban lagi.

Sementara saat dihubungi, Kasi Intel Kejari Langkat Nando: mengatakan bahwa perkara yang dihadapi Utari sudah menjadi putusan hakim.

“Yang putuskan (Utari divonis bersalah) hakim di Pengadilan Ibu,
Saya rasa kalau mau konfirmasi ke kantor aja ya, ” ucapnya singkat, Jumat (24/01/2025).

Sementara disisi lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Azasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia,Yusril Ihza Mahendra, memaparkan tugas Jaksa.

“Tugas penyidik tugas Jaksa itu bukan menghukum orang. Tapi dia harus menghadirkan alat-alat bukti di persidangan. Kalau memang terbukti orang itu dituntut lalu dijatuhi hukuman. Kalau tidak terbukti ya sudah,” tandas Menko. Bersambung.. (SF/postKeadilan)

Komentar