Kota Bekasi,beritajejakfakta.com – Dunia pendidikan Kota Bekasi kembali disoroti akibat tidak adanya keterbukaan informasi publik dan dugaan kecurangan sistem PPDB online yang diduga dilakukan oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya memperkaya diri dan bermental kapitalis, Selasa (17/8/2021) di depan pintu gerbang SMA Negeri 1 Kota Bekasi.
Orasi dilakukan bersama para anggota LSM IFC dan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Bekasi dengan mengembok dan merantai pintu gerbang SMA Negeri 1 Kota Bekasi sebagai simbol matinya dunia pendidikan dari rasa keadilan dan terbelenggunya kemerdekaan pendidikan bagi siswa miskin.
Hal ini disampaikan Ketua LSM Indonesia Fight Corruption (IFC), Intan Sari Geny ditengah – tengah aksi demo bersama para jurnalis yang ikut juga menyuarakan tindakan arogansi yang dilakukan oknum SMA Negeri 1 yang menghalangi para jurnalis melakukan peliputan guna meminta penjelasan atas adanya dugaan kecurangan PPDB online.
“Akibatnya banyak siswa yang semestinya layak diterima di sekolah negeri tersebut terpaksa tersingkir hanya lantaran adanya dugaan permainan uang dan manipulasi data yang dilakukan oknum,” ungkap Intan.
Selain itu, Intan juga mengatakan agar Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Bekasi yang telah melakukan dugaan kecurangan dan suap yang mengakibatkan beberapa siswa tidak dapat terjaring dalam pendaftaran PPDB online untuk dipecat.
“Semua data adanya kecurangan sudah sama kita, apabila setelah aksi demo ini tidak ada respon dari pihak SMA Negeri 1 maka akan kita kerahkan massa lagi dan melaporkan kepada aparat penegak hukum,” tutup Intan.
Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum ini kata Intan merupakan amanah ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI Ke-76 menjadi momentum yang tepat bagi kami menyuarakan kemerdekaan dan ketidakadilan di dunia pendidikan di depan publik,” ujarnya.
Selain itu Intan juga akan meminta pertanggung jawaban pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam permasalahan ini agar dunia pendidikan benar benar merdeka dan dirasakan semua masyarakat terutama warga sekitar dan kurang mampu.
“Dinas Pendidikan Propinsi Jabar dan Gubernur Jawa Barat harus ikut bertanggung jawab dan menindaklanjuti adanya laporan data kecurangan PPDB online di Kota Bekasi,” terang Intan.
Sementara Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Bekasi Iwan Nendi menyuarakan atas ketidakadilan dan tidak transparannya pihak SMA Negeri 1 Kota Bekasi didalam pengelolaan pendidikan dan indikasi menghalangi profesi jurnalis untuk meminta konfirmasi atas dugaan kecurangan sistem PPDB online.
” Pihak sekolah hanya bisa menerima kedatangan LSM dan wartawan dengan jadwal yang ditentukan mereka yakni hanya di hari selasa saja. Ini menimbulkan kecurigaan bagi para insan pers ada apa dan kenapa kami dibatasi harinya untuk meminta penjelasan dan konfirmasi terkait kasus ini,” beber Iwan kesal.(SF)
Komentar