By Redaksi BJF 
Kabid Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menangis sesenggukan setelah dirinya tersandung kasus dugaan pemotongan uang kompensasi sopir angkutan umum. (Tangkapan layar Instagram Dedi Mulyadi).
Bogor, beritajejakfakta.id -Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih menangis setelah terseret dalam kasus dugaan penyunatan uang kompensasi sopir angkot di Jalur Puncak.
Dishub Kabupaten Bogor ikut terseret setelah salah seorang sopir angkot yang menjadi korban penyunatan, Emen, menyebut instansi tersebut.
Seharusnya, para sopir angkot menerima kompensasi sebesar Rp1,5 juta yang terdiri dari uang tunai Rp1 juta dan sembako senilai Rp500 ribu.
Kendati demikian, para sopir angkot menyetorkan uang Rp200.000 per orang kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dugaan penyunatan uang kompensasi itu pun mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menginisiasi program tersebut.
Adapun, momen Dadang Kosasih menangis itu diunggah oleh Dedi Mulyadi di Instagram miliknya, Minggu (6/4/2025).
Dalam video tersebut, Dadang Kosasih masih menggunakan seragam dinasnya.
Ia nampak mengusap air mata yang mengalir di wajahnya dengan napas terisak.
“Pokoknya layani masyarakat. Ternyata jawabannya, Allah kasih jawaban melalui Pak Gubernur,” ujar Dadang sambil menangis.
“Apapun itu, harus siap,” ujar seorang pria di dekat Dadang.
Dadang Kosasih Tegaskan Tak Terlibat
Sebelumnya, Dadang Kosasih juga telah memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan penyunatan uang kompensasi sopir angkot di Jalur Puncak tersebut.
Dadang Kosasih mengatakan, uang tersebut awalnya diberikan secara sukarela oleh para sopir kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).Dadang menyebut sopir angkot tidak pernah dipaksa menyerahkan uang tersebut.
“Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” ujar Dadang di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dikutip dari Kompas.com.
Ia mengungkapkan bahwa simpang siur informasi yang menyebut adanya keterlibatan Dishub atau Organda dalam pemotongan dana kompensasi tidak benar.Menurutnya, munculnya isu itu disebabkan oleh miskomunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.
“Terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan, kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan kemarin ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi,” jelasnya.
Sofie 