Jakarta, beritajejakfakta.com – Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bersama para pemuda yang berpakaian adat dari 34 provinsi se Indonesia menyampaikan orasinya mengutamakan keselamatan bersama dan utamakan protokol kesehatan terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 9/12/2020 nanti di tengah Pandemi Covid 19.
Sekjen DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Riyan Hidayat menyampaikan beberapa hal kepada Penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu agar memastikan Pilkada Serentak 2020 berlangsung demokratis, jujur, dan adil, protokol kesehatan diterapkan secara ketat.
KPU harus memastikan tersedianya 12 alat Protokol Kesehatan di TPS yakni tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk petugas KPPS, masker, tempat sampah, pelindung wajah (face shiled) untuk petugas, alat pengukur suhu, disinfeksi lokasi pemilihan, tinta tetes, baju hazmat dan ruangan khusus bagi pemilih yang bersuhu 37,3 derajat celcius).
“Bawaslu agar mengawasi secara serius praktik politik uang (money politics) yang dapat menodai Pilkada Serentak 2020,” ujarnya.
Kepada calon kepala daerah juga diharapkan memberikan contoh perilaku politik yang sehat serta menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitasnya.
“Menghindari pengerahan massa yang dapat memunculkan kerumunan dan kepada pemilih untuk patuhi protokol kesehatan di TPS dan selalu melakukan 3M + 1,” bebernya.
Massa aksi berjumlah sekitar 40 pendemo yang berpakain adat se Indonesia berkumpul di Jalan Merdeka Barat tepatnya di Monas, Senin (07/12/20) pukul 12.00 wib.
Untuk menyukseskan gelaran demokrasi tersebut diperlukan kesadaran dan kerjasama semua pihak agar tujuan mulia Pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari.
Riyan Hidayat juga mengatakan warga untuk tidak perlu khawatir datang ke TPS asal mematuhi protokol kesehatan serta jangan golput karena suara anda menentukan masa depan Daerah anda.
“Pilih calon yang berkampanye anti Covid-19 dan punya visi pemulihan ekonomi dan jangan pilih Calon yang tidak peduli terhadap Covid-19,” tegasnya.
Aksi demo ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto) demikian pandangan filsuf Romawi, Marcus Tulius Cicero (106 SM-43 SM).
Pemikiran ini tetap relevan sepanjang masa terutama dalam konteks saat ini dimana sebanyak 270 wilayah diindonesia akan menggelar Pilkada 2020, sementara penyebaran virus Covid 19 masih terus berlangsung. (JS)
Komentar