Dia sangat menyayangkan saat KPU memberi opsi Pilkada Serentak digeser ke 2025 usai pemerintah mengusulkan pemilu di Mei 2024. Menurut Lucius, keputusan KPU itu membuat lemah posisi tawar mereka dalam persoalan ini.
“Ketika mereka mudah menyerah, lalu membuat opsi baru, artinya pemerintah dan DPR seperti mengatakan, ‘Tidak ada yang sangat mendasar, waktu bisa berubah-ubah.’ Pemerintah dan DPR akan terus mendorong waktu yang mereka inginkan,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah kembali memaksakan penundaan penetapan jadwal Pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali tidak hadir dalam rapat pengambilan keputusan, Rabu (6/10).
Komentar