Bawaslu Kota Bekasi Putuskan Ketua PPK Bekasi Timur Bersalah Lakukan Penggelembungan Suara

Headline, Nasional, Politik2615 Dilihat

Kota Bekasi, beritajejakfakta.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kota Bekasi) memutuskan Ketua PPK Bekasi Timur Non Aktif Muhamad Lukman dinyatakan melakukan pelanggaran administratif sebagai Panitia Pemungutan Suara dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Adapun, terlapor dalam hal ini terbukti secara sah melakukan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Bekasi Timur, pada Jumat (15/03) lalu.

Dengan pelaksanaan sidang melalui nomor registrasi 002/LP/Adm.PL/Kota/1303/III/2024.

Ketua PPK Bekasi Timur Nonaktif Muhamad Lukman (Batik Coklat) turut hadir didampingi oleh ketiga anggota PPK Bekasi Timur lainnya yaitu Aris, Ujang dan Pradana.

Ketua Bawaslu Kota Bekasi Vidya Nurrul Fathia mengatakan, pelanggaran tersebut dilakukan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam tahapan hasil Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan.

“Terhadap perubahan hasil pada aplikasi siRekap tidak sesuai dengan tata cara prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU No 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,” ucap dia saat pembacaan dakwaan putusan Sidang Administratif di Gedung Bawaslu Kota Bekasi, Kamis (28/03/2024).

Vidya melanjutkan, mengingat UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peraturan pada pengawas pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Termohon dan laporan pemilihan umum dan peraturan pada pengawas pemilu umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum memutuskan;

Poin pertama, menyatakan kepada terlapor meyakinkan secara sah melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Poin kedua, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Poin ketiga, menetapkan kepada KPU Kota Bekasi agar Ketua PPK Bekasi Timur untuk tidak diikutkan pada tahapan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu.

“Amar putusannya bahwa disini menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu,” jelasnya. 

Komentar