Kota Bekasi, beritajejakfakta.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan Heri Purnomo (Herpur) mengkritisi pencalonan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024.
Akibatnya dinilai mengabaikan tugas utamanya hingga berdampak pada pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi.
Pasalnya, menurut pria yang karib disapa Bung Herpur ini, pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi dinilai belum berhasil karena menyisakan ribuan kuota bangku kosong, baik tingkat SD maupun SMP Negeri setempat.
Berdasarkan catatan dari kuota sebanyak 25.236 bangku yangbdiperebutkan, yang lolos seleksi tercatat hanya 16.285 calon siswa SD.
Sementara di tingkat SMP, dari kuota 8.006 bangku yang diperebutkan, yang lolos seleksi tercatat sebanyak 7.946 calon siswa SMP.
Sehingga usai masa pendaftaran PPDB Online Jalur Zonasi yang dibuka dari tanggal 1 hingga 3 Juli 2024 kemarin, kuota untuk tingkat SD tersisa 8.951 dan SMP sebanyak 60.
“Kalau dinilai keberhasilan, saya bilang PPDB Online belum berhasil. Karena tadi ada data bangku kosong yang ada di SD dan SMP, berarti harus evaluasi juga antara Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ” ucap Politisi PDI Perjuangan ini.
Lebih parahnya, kata dia, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Uu Saeful Mikdar juga dikabarkan mengajukan cuti kerja ketika tahapan PPDB tengah berlangsung. Belum lagi, kabar keterlibatan dirinya yang cawe-cawe politik demi dirinya sendiri.
“Biar teman-teman juga tahu kepala Dinas Pendidikannya sibuk ngurusin Pilkada akhirnya (PPDB Online) seperti ini, walaupun ada juga perangkat lain yang membantu beliau, tapi ya ini juga bagian dari akhirnyaketidakberhasilan Kepala Dinas Pendidikan,” sambungnya.
Seharusnya, Kepala Dinas Pendidikan fokus terhadap tupoksinya sebagai leading sector dari pelaksanaan PPDB.
“Iya harus fokus, mau Pilkada nanti lah selesaikan ini dulu (PPDB). Makanya harus fokus dulu kesini.Silahkan saja nanti bila ingin kontestasi,” cetusnya.
Persoalan bangku kosong tersebut, kata dia, bisa segera teratasi bilamana Pemerintah Daerah fleksibel dalam pemerataan Infrastruktur maupun Sosialisasi PPDB yang tergolong masif di lapangan.
“Yang jelas, kalau menurut saya pemerataan pendidikan harus sudah mulai dipikirkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Karena ada beberapa yang menumpuk harusnya agak bergeser sedikit, ini juga prrlu dibangun sekolah juga, jadi semuanya ke situ semua,” pungkasnya.(ADV)
Komentar