Jakarta, beritajejakfakta.id -Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, M Rudi sebagai kuasa hukum yang mendampingi pegawai yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di BUMN Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) meminta dewan direksi untuk meninjau ulang langkah manajemen mem PHK puluhan pegawainya.
Bahkan M.Rusdi menilainya BUMN yang sudah berdiri sejak orde baru tersebut masih layak untuk berproduksi dan mendapatkan keuntungan tanpa perlu melakukan PHK pegawainya.
Rusdi mengatakan seharusnya jajaran Direksi PNRI mampu menyelamatkan kondisi keuangan yang katanya mengalami kerugian, padahal masih banyak cara yang dapat ditempuh tanpa harus memPHK pegawainya.
Berdasarkan informasi tindakan Direksi PNRI telah mem PHK ratusan pegawai secara bergelombang sejak 2010 sampai sekarang.
“Banyak peluang dan kesempatan bisnis yang bisa dimaksimalkan apalagi di era digital seperti ini, tentunya direksi mampu melakukan terobosan yang strategis,” ungkapnya, Rabu (29/1/2024) siang.
Justru kata Rusdi ada hal yang kontradiktif dengan langkah yang dilakukan Direksi PNRI di satu sisi mem PHK pegawainya namun di sisi lain melakukan rekruitmen pegawai separuh waktu yang ditempatkan di PNRI Cabang Jakarta.
“Inikan jadi kejanggalan, karena nyatanya Direksi mampu menggaji pegawai baru, padahal pegawai yang berstatus pegawai tetap merupakan aset perusahaan yang tentunya lebih berpengalaman dan sudah mumpuni dalam bekerja, sayangnya malah di PHK, ” beber Rusdi.
Menurut Rusdi saat ini tim pendampingan hukum ASPEK sedang menjalani tahap sidang Tri Partit dan melakukan kordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja agar ikut membantu mengatasi permasalahan ini.
“Agar ada solusi agar hak – hak pegawai dapat dilindungi, ” jelasnya.
Sementara salah satu orangtua pegawai yang anaknya jadi korban PHK menduga PHK yang dilakukan secara sepihak tersebut, akibat Direktur Utama PNRI, B. Sigit Yanuar Gunarto dianggap tak becus mengelola perusahaan Plat Merah ini secara maksimal.
“PNRI adalah BUMN yang sepatutnya dapat menjadi lebih baik dan mendapatkan profit sangat besar dari privilage semua barang cetakan Kementrian RI , bukan justru negatif Cash flow dan dilaporkan merugi, ” ungkap Mr X yang tak mau menyebutkan identitasnya.
Comment