By Redaksi BJF 
Garut,beritajejakfakta.id– Suasana depan Gedung DPRD Kabupaten Garut hari ini mendadak ramai. Sekitar 42 organisasi dan LSM dari seluruh penjuru Garut berkumpul dalam aksi mimbar bebas, menyuarakan evaluasi mereka terhadap 100 hari pertama kepemimpinan Bupati Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Hj. drg. Putri Karlina, MBA.
Aksi yang berlangsung di halaman Gedung DPRD ini dipimpin oleh Dera Hermana sebagai koordinator lapangan.
Ia bersama ratusan aktivis menyuarakan 16 poin aspirasi yang menurut mereka harus segera dijawab oleh kepala daerah.
Beberapa nama besar yang ikut meramaikan mimbar bebas ini antara lain:RAGAP, RRG, Uped, Apih Joe, Libas, Basjab, WRC, SABA, HIMA FKIP UNINUSDKSI, FPPI PIMKOT Garut, BPK Pemuda Pancasila, Brigez, LSM Penjara, XTCForum Merdeka 17, dan puluhan lainnya hingga jumlahnya mencapai 42 organisasi.
Inilah 16 Aspirasi dan Tuntutan Rakyat Garut:1. Reformasi Birokrasi Dinilai Gagal. Banyak jabatan masih diisi oleh Plt atau PJ, dari dinas sampai lembaga pendidikan.2. Pupuk Langka, Petani Menjerit. Banyak petani gagal panen karena minimnya pasokan pupuk.
3. Maraknya Kasus Asusila. Di tengah tagline “Santri”, kasus-kasus ini justru meningkat.4. Lingkungan Terabaikan. Galian pasir ilegal masih beroperasi tanpa pengawasan.5. Kemiskinan Memburuk. Potret warga miskin semakin nyata terlihat di berbagai wilayah.
6. Lapangan Kerja Sulit Diakses. Masyarakat masih sulit mendapatkan pekerjaan layak.7. Jalan Rusak di Mana-mana. Infrastruktur jalan jadi bukti Garut belum “HEBAT”.8. UMKM dan PKL Terpinggirkan. Banyak PKL diusir, keberpihakan pada ekonomi kecil minim.
9. Masalah Sosial Terabaikan. Anak jalanan, manusia silver, pengamen, dan pengemis belum tersentuh kebijakan.10. Pasar Kumuh. Seperti Pasar Ciawitali yang belum mendapatkan perhatian.11. Timses Dapat Jabatan. Penempatan pejabat strategis diduga didominasi oleh tim sukses.
12. Proyek Dikuasai Patronase Politik. Terjadi dugaan monopoli dalam distribusi proyek SKPD.13. Layanan Kesehatan Kurang Optimal. Direktur RSU Garut masih belum definitif.14. Perizinan Berbelit. Banyak izin usaha dan proyek tak memenuhi standar yang berlaku.
15. Pengawasan Dana Lemah. Dana bansos dan stimulus kurang pengawasan transparan.16. Penegakan Perda Tidak Konsisten. PKL dibongkar di beberapa lokasi, namun tetap berdagang di depan kantor Satpol PP.
DPRD turut hadir, siap menyampaikan aspirasi di tengah aksi, Ketua DPRD Garut Aris Munandar sempat muncul dan menyapa para peserta.
Ia menegaskan bahwa aspirasi ini akan disampaikan langsung ke Bupati dan Wabup.
“Silahkan Bapak ibu untuk menyampaikan aspirasi menyikapi kinerja dari Bupati Garut Bapak Syakur Amin dan Wabup Garut Ibu Putri Karlina, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dimuka umum,” kata Ketua DPRD.
” Kami akan mendengarkan dan akan menyampaikan kepada Bupati dan Wabup Garut, tapi saya juga sangat yakin bahwa aspirasi ini pasti akan didengar oleh Bapak Syakur Amin dan Ibu Putri Karlina sehingga 8 Program Janji Kampanyenya dapat dilaksanakan,” ujarnya. (Tika)
Sofie